Tanah Datar, Siber8com _ 31 Juli 2025, Kabupaten Tanah Datar kembali mencetak prestasi membanggakan di tingkat nasional. Sebanyak 8 Wali Nagari dari daerah ini berhasil lolos seleksi awal Paralegal Justice Award (PJA) 2025, ajang yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mengapresiasi pemimpin desa/nagari yang berperan aktif sebagai juru damai dalam masyarakat.

Salah satu peserta yang mencuri perhatian adalah Wali Nagari Ade Raunas, yang dinilai berhasil meneguhkan pendekatan hukum non-litigasi dengan mengedepankan adat, musyawarah, dan mufakat dalam menyelesaikan persoalan warga.

“Kami percaya bahwa kearifan lokal adalah benteng pertama keadilan. Musyawarah bukan sekadar tradisi, tapi solusi konkret menjaga harmoni sosial,” ujar Ade Raunas.

Ia juga mengungkapkan bahwa nagari yang dipimpinnya aktif memperkuat pemahaman hukum, di antaranya melalui pelatihan SEKATA (Sinergi Penyuluh dan Kader Taat Hukum) yang digelar oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham.

Peran Strategis Wali Nagari Diakui Secara Nasional

Bupati Tanah Datar, Eka Putra, mengapresiasi capaian ini dan menyebutnya sebagai hasil kerja bersama antara nagari, masyarakat, dan pemerintah daerah.

“Wali nagari adalah ujung tombak dalam menjaga stabilitas sosial. Kami bangga Tanah Datar memiliki banyak pemimpin lokal yang bisa menjadi juru damai dan penggerak keadilan di akar rumput,” ujar Bupati Eka Putra.

Ajang Paralegal Justice Award tidak hanya memberikan penghargaan, tapi juga menegaskan pentingnya peran kepala desa/nagari sebagai non-litigasi peacemaker, terutama di wilayah yang minim akses ke lembaga hukum formal.

Saat ini, kedelapan wali nagari dari Tanah Datar tengah menunggu hasil seleksi tahap berikutnya. Mereka bersaing untuk masuk ke dalam 130 besar nagari terbaik se-Indonesia, sekaligus berpeluang meraih gelar Non-Litigasi Peacemaker (NLP) — sebuah pengakuan nasional atas kontribusi dalam membangun akses keadilan dari desa.(YW)